3 bulan yang lalu
Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjelaskan bahwa penayangan video keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik di era digital. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkominfo Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa pemerintah memanfaatkan beragam saluran, termasuk bioskop, untuk menyampaikan info resmi kepada masyarakat.
Fifi menyatakan bahwa komunikasi publik sekarang tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan info krusial tersampaikan secara luas, efektif, dan sesuai perkembangan zaman, sepanjang tidak melanggar patokan nan berlaku. “Bioskop merupakan medium nan sah dan wajar untuk dipilih,” ujarnya dalam keterangan pers pada Senin.
Menurut Fifi, bioskop dipilih lantaran bisa menghadirkan pengalaman visual dan audio nan lebih baik, sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima info secara lebih utuh. “Konteksnya adalah gimana negara datang dengan info nan betul dan terukur. Ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Strategi Komunikasi Multichannel
Pemerintah mengangkat pendekatan multichannel dalam menyampaikan info publik. Seperti halnya platform media sosial, televisi, radio, dan papan reklame, bioskop menjadi salah satu saluran nan dimanfaatkan untuk mengomunikasikan program dan kebijakan pemerintah.
Strategi ini sejalan dengan perkembangan tren komunikasi digital global, di mana konten video semakin dominan. Seperti nan diungkapkan Linda Yaccarino tentang konsentrasi Twitter pada konten video, format visual dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan.
Konten Video dan Capaian Pemerintah
Video nan ditayangkan di bioskop menampilkan beragam capaian pemerintah, termasuk produksi beras nasional nan mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025. Selain itu, ditampilkan pula peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari konten video tersebut. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, menunjukkan skalanya nan masif.
Pemutaran video ini telah menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan gimana konten pemerintah dapat memicu obrolan publik. Hal ini mengingatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi, sebagaimana diatur dalam kebijakan komunikasi pemerintah.
Keberhasilan komunikasi publik digital tidak lepas dari perlindungan info dan informasi. Seperti ditegaskan dalam kebijakan transfer info pemerintah, info nan disampaikan kudu memenuhi standar keamanan dan privasi.
Penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi publik mencerminkan penyesuaian pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian info krusial kepada publik.
