1 jam yang lalu
Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah memutar otak untuk merealisasikan pemerataan akses internet nan mumpuni di seluruh penjuru Tanah Air. Fokus utamanya jelas: mendukung penyelenggaraan pendidikan nan setara, agar pelajar di pelosok tak lagi dianaktirikan oleh sinyal nan timbul tenggelam dibandingkan rekan mereka di kota besar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengakui adanya disparitas kualitas jasa nan cukup mencolok. Di wilayah padat penduduk, hubungan relatif stabil dan kencang. Namun, ceritanya berbeda saat kita melirik ke wilayah terpencil di mana penguatan prasarana tetap menjadi pekerjaan rumah nan belum tuntas. Padahal, akses nan merata adalah kunci memperkecil tantangan digital nan dihadapi bumi pendidikan kita.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Jakarta, Senin (12/1), Nezar membeberkan info nan cukup menggelitik. Secara statistik, sarana akses internet sebenarnya sudah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk. Angka nan terlihat elok di atas kertas, namun realita di lapangan menunjukkan kualitas layanannya tetap “belang-belang” namalain sangat beragam.
Kecepatan Masih Tertinggal di ASEAN
Satu kebenaran nan cukup menohok adalah posisi kecepatan internet Indonesia di kancah regional. Nezar mengungkapkan bahwa kecepatan internet rata-rata nasional saat ini baru bertengger di kisaran 45 Mbps. Angka ini, sayangnya, tetap berada di bawah rata-rata negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Pemerintah tidak tinggal tak bersuara memandang ketertinggalan ini. Kemkomdigi telah mematok sasaran ambisius untuk mendongkrak kecepatan internet hingga menyentuh nomor 100 Mbps dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Upaya ini tentu memerlukan strategi nan matang, terutama dalam menjangkau wilayah 3T nan kerap kali terpinggirkan dari peta konektivitas berkecepatan tinggi.
Selain kecepatan, mengambil teknologi jaringan generasi kelima alias 5G juga menjadi sorotan. Saat ini, cakupan jaringan 5G di Indonesia tetap sangat minim, ialah di bawah 10 persen. Perluasan jaringan ini masuk dalam agenda prioritas pemerintah guna mengejar ketertinggalan prasarana digital global.
Fondasi Pendidikan Digital
Pemerataan ini bukan sekadar soal adu sigap nomor Mbps, melainkan upaya negara memenuhi kewenangan dasar belajar. Nezar menegaskan bahwa support prasarana nan solid menjadi fondasi vital bagi kebijakan pendidikan berbasis digital. Tanpa internet nan stabil, platform pembelajaran daring hanyalah aplikasi tak berfaedah bagi siswa di wilayah susah sinyal.
Kemkomdigi berupaya memastikan para pelajar dapat mengakses beragam solusi internet dan platform edukasi dengan lancar. Langkah ini diharapkan bisa memangkas kesenjangan digital nan selama ini menjadi penghambat utama pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
