2 bulan yang lalu
Telset.id – Bayangkan Anda sedang enak-enak bermain game favorit dengan rating dewasa, tiba-tiba kudu bayar pajak tambahan 8% lantaran konten kekerasannya. Inilah realitas nan mungkin segera dihadapi gamer di Meksiko. Pemerintah negara tersebut baru saja menyetujui pengenaan pajak unik untuk video game dengan konten matang, sebuah langkah nan memicu perdebatan sengit antara perlindungan anak dan kebebasan berekspresi.
Bagaimana tidak kontroversial? Di satu sisi, pemerintah Meksiko menyatakan kebijakan ini didasari penelitian tentang akibat negatif game kekerasan pada remaja. Di sisi lain, industri game dan para gamer dewasa mempertanyakan efektivitas langkah ini. Apakah betul dengan mengenakan pajak, masalah agresi dan isolasi sosial pada remaja bakal teratasi? Atau justru ini corak sensor terselubung nan bisa berakibat lebih luas?
Kebijakan nan telah disetujui Chamber of Deputies (Dewan Perwakilan) Meksiko ini menargetkan game dengan rating C dan D dalam sistem pengelompokkan usia negara tersebut. Rating C diperuntukkan bagi pemain berumur minimal 18 tahun nan memungkinkan konten kekerasan ekstrem, pertumpahan darah, dan konten seksual skematis moderat. Sementara rating D unik untuk dewasa dengan adegan-adegan prolong nan lebih intens.
Yang menarik, Departemen Keuangan Meksiko dalam pengajuan proposal September lampau mengutip studi tahun 2012 nan menemukan hubungan antara penggunaan game kekerasan dengan peningkatan agresi pada remaja. Namun, dalam catatan kakinya, studi nan sama juga mengakui adanya asosiasi positif dari bermain game, termasuk pembelajaran motorik dan pembangunan ketahanan mental. Seolah ada cherry-picking info nan dilakukan untuk mendukung agenda tertentu.
Penerapan pajak ini cukup komprehensif – mencakup salinan digital dan bentuk game nan terkena dampak, plus semua pembelian dalam game alias microtransactions. Bayangkan, setiap kali Anda membeli skin karakter alias item unik dalam game berrating dewasa, ada tambahan biaya 8% nan kudu dibayar. Bagi gamer nan sudah mengeluarkan ratusan dollar untuk game dan konten tambahannya, ini bukan nomor nan kecil.
Lalu, gimana dengan nasib developer game lokal Meksiko? Industri game negara tersebut sedang tumbuh pesat, dengan banyak studio indie nan mengembangkan game dengan tema-tema budaya lokal. Jika konten mereka termasuk dalam kategori C alias D, apakah mereka kudu menanggung beban pajak tambahan ini? Atau justru kebijakan ini bakal mendorong self-censorship di kalangan developer?
Perlu diingat, proposal ini belum final. Masih kudu melalui proses debat di Senat Meksiko sebelum pemisah waktu 15 November untuk pengajuan proposal anggaran. Artinya, tetap ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian. Namun, jika disetujui, Meksiko bakal menjadi salah satu negara pertama nan secara spesifik mengenakan pajak berasas konten game, bukan hanya sebagai peralatan mewah alias produk digital biasa.
Fenomena ini mengingatkan kita pada upaya serupa di beragam negara untuk mengatur konten game. Seperti nan pernah kita telaah dalam kasus dua remaja di Bekasi nan menjalani terapi kecanduan game, masalah izin konten game memang kompleks dan multidimensi.
Pertanyaan besarnya: apakah pajak betul-betul solusi? Daripada sekadar mengenakan pajak, mungkin lebih efektif jika pemerintah Meksiko mengalokasikan biaya untuk edukasi literasi digital bagi orang tua, alias program screening usia nan lebih ketat di titik penjualan. Atau seperti nan dilakukan beberapa negara dengan memberlakukan jam malam bagi pemain game sebagai corak pembatasan waktu bermain.
Bagi industri game global, keputusan Meksiko ini bisa menjadi preseden berbahaya. Bagaimana jika negara-negara lain mengikuti jejak serupa? Apakah kita bakal memandang masa depan dimana setiap negara punya standar pajak berbeda berasas konten game? Bayangkan kekacauan nan bisa timbul dari sistem seperti itu.
Yang tak kalah penting, dalam era dimana game metaverse semakin populer dan pemisah antara bumi virtual dan realitas semakin blur, izin semacam ini justru bisa menghalang inovasi. Developer mungkin bakal berpikir dua kali sebelum membikin konten nan berani alias eksperimental lantaran takut dikenakan pajak tambahan.
Lalu gimana dengan konsumen? Gamer dewasa nan semestinya punya kewenangan untuk memilih konten sesuai preferensi mereka kudu menanggung beban finansial tambahan. Padahal, seperti halnya movie alias buku, game dengan rating dewasa ditujukan untuk audiens nan sudah cukup umur dan dianggap bisa membedakan fiksi dengan realita.
Sebagai penutup, kita perlu bertanya: apakah kebijakan ini betul-betul untuk melindungi anak-anak, alias sekadar langkah mudah untuk menambah pendapatan negara? Dengan tenggat waktu November mendatang, semua mata tertuju pada Senat Meksiko. Keputusan mereka tidak hanya bakal mempengaruhi landscape gaming di Meksiko, tetapi potentially menginspirasi (atau menakut-nakuti) negara-negara lain nan sedang mempertimbangkan izin serupa.
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah pajak game kekerasan adalah solusi nan tepat, alias justru langkah kontraproduktif? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya sembari terus mengikuti obrolan nan lebih luas tentang masa depan industri game dan perlindungan konsumen.
