3 bulan yang lalu
Telset.id – Bayangkan teknologi nan Anda gunakan setiap hari untuk bekerja, berkomunikasi, dan menyimpan info tiba-tiba menjadi perangkat pengawasan massal terhadap penduduk sipil. Inilah realitas kelam nan diungkap Microsoft dalam keputusan berhistoris mereka untuk memutus akses jasa cloud dan AI kepada unit intelijen Israel, Unit 8200, setelah terbukti digunakan untuk memata-matai penduduk Palestina secara masif.
Keputusan ini datang setelah investigasi internal Microsoft mengonfirmasi laporan The Guardian nan mengungkap gimana Azure—platform cloud jagoan Microsoft—disalahgunakan untuk menyimpan dan memproses jutaan rekaman panggilan telepon penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat. nan mengejutkan, info pengawasan nan dikumpulkan mencapai 8.000 terabyte—setara dengan menyimpan seluruh perpustakaan digital bumi berulang kali—semua tersimpan rapi di info center Microsoft di Belanda.
Brad Smith, Presiden Microsoft, dalam pernyataan resminya mengakui bahwa perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan” jasa tertentu untuk Unit 8200, termasuk penyimpanan cloud dan jasa AI tertentu. Namun, ada nan mengganjal dalam pernyataan ini: Smith dengan hati-hati menghindari pengakuan langsung tentang program pengawasan massal, dengan argumen Microsoft tidak mengakses konten pengguna dalam investigasi semacam ini. Sebuah posisi nan kontras dengan pernyataan mereka bulan Mei lampau nan menyatakan “tidak ada bukti” teknologi mereka digunakan untuk menyasar penduduk Palestina.
Dari Ruang Rapat ke Medan Perang Digital
Yang mungkin tidak Anda sadari adalah gimana pertemuan tingkat tinggi antara CEO Microsoft Satya Nadella dengan ketua Unit 8200 pada akhir 2021 menjadi awal dari kerjasama nan bermasalah ini. Kala itu, mereka membahas hosting materi intelijen di platform cloud Microsoft—sebuah pembicaraan upaya biasa nan rupanya menyimpan akibat luar biasa bagi privasi dan kewenangan asasi manusia.
Lalu apa nan membikin Microsoft akhirnya berubah pikiran? Tekanan dari dalam sendiri rupanya memegang peran krusial. Gerakan “No Azure for Apartheid” nan diorganisir oleh tenaga kerja Microsoft telah melakukan beragam tindakan protes, termasuk mengganggu presentasi Nadella di Microsoft Build Conference dan menduduki instansi Brad Smith. Aksi terakhir ini apalagi berujung pada pemecatan beberapa tenaga kerja nan berpartisipasi—sebuah langkah keras nan justru memicu perhatian lebih besar.
Hossam Nasr, mantan pekerja Microsoft dan organisator No Azure for Apartheid, menyebut keputusan ini sebagai “kemenangan signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya” bagi kampanye mereka. “Dalam waktu kurang dari sebulan sejak pendudukan di instansi Brad Smith, Microsoft telah mengambil keputusan krusial untuk menjadi perusahaan teknologi AS pertama nan menghentikan penjualan beberapa teknologi kepada militer Israel sejak dimulainya genosida di Gaza,” ujarnya kepada Gizmodo.
Kemenangan Kecil di Tengah Kontrak nan Masih Berjalan
Namun, jangan terlalu sigap bertepuk tangan. Nasr dengan tegas menyoroti bahwa Microsoft hanya mematikan “sebagian mini jasa untuk hanya satu unit dalam militer Israel,” sementara “sebagian besar perjanjian Microsoft dengan militer Israel tetap utuh.” Pernyataan Smith sendiri mengonfirmasi perihal ini, dengan menegaskan bahwa Microsoft terus “melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk di bawah Perjanjian Abraham.”
Pertanyaannya: bisakah kita betul-betul memisahkan antara “perlindungan keamanan siber” dengan program pengawasan massal? Dalam bumi nan semakin terdigitalisasi, pemisah antara keduanya seringkali kabur. Teknologi nan sama nan digunakan untuk melindungi sebuah negara bisa dengan mudah dialihfungsikan untuk memata-matai warganya sendiri.
Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya tanggung jawab perusahaan teknologi dalam mencegah penyalahgunaan platform mereka, mirip dengan gimana otoritas berupaya menangani ancaman siber global. Sementara di platform media sosial, upaya membersihkan konten rawan terus dilakukan, seperti fitur baru IG nan memudahkan penghapusan pengikut spam—sebuah langkah mini namun krusial dalam menciptakan ruang digital nan lebih sehat.
Nasr menegaskan komitmen gerakannya: “Sementara penduduk Palestina terus dibom, dibunuh, dibersihkan secara etnis, dan dibuat kelaparan secara paksa oleh militer Israel, tidak dapat diterima dan secara moral tidak dapat dipertahankan bagi Microsoft untuk terus menyediakan teknologi apa pun kepada militer tersebut. Keputusan hari ini hanya memotivasi kami lebih lanjut untuk melanjutkan organisasi kami sampai semua tuntutan kami terpenuhi, dan sampai Palestina merdeka.”
Keputusan Microsoft hari ini mungkin hanya setetes air di tengah samudera masalah, namun dia menciptakan preseden penting: untuk pertama kalinya, raksasa teknologi AS mengambil tindakan nyata terhadap penyalahgunaan teknologi mereka dalam konflik. Pertanyaannya sekarang—akankah perusahaan teknologi lainnya mengikuti jejak ini, alias upaya bakal terus melangkah seperti biasa atas nama keamanan nasional?
