1 hari yang lalu
Telset.id – Isu miring nan menyeret nama besar Google dan decacorn kebanggaan Indonesia, Gojek, ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan akhirnya memancing respons tegas. Jika Anda mengikuti perkembangan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) nan melibatkan mantan petinggi Gojek sekaligus Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, narasi mengenai bentrok kepentingan terdengar begitu santer. Namun, benarkah raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini mempunyai agenda tersembunyi di kembali kucuran dananya?
Raksasa teknologi nan berbasis di Mountain View ini akhirnya buka bunyi untuk meluruskan simpang siur info nan beredar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam keterangan resminya, Google menegaskan posisi mereka mengenai linimasa investasi nan dianggap mencurigakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Poin utamanya sederhana namun krusial: duit nan mengalir ke ekosistem Gojek bukanlah “uang pelicin” untuk proyek pendidikan, melainkan murni keputusan upaya nan sebagian besar terjadi jauh sebelum Nadiem Makarim menduduki bangku menteri.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas dakwaan nan menyebut adanya benang merah antara Investasi Gojek oleh Google dengan kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Google menekankan bahwa partisipasi mereka dalam pendanaan entitas mengenai Gojek dilakukan berbareng deretan penanammodal institusional dunia lainnya. Periode investasi nan disebutkan merentang antara tahun 2017 hingga 2021, sebuah rentang waktu nan menurut Google membuktikan tidak adanya hubungan langsung dengan kedudukan publik nan diemban Nadiem kemudian hari.
Perwakilan Google secara definitif menyatakan bahwa mereka tidak pernah menawarkan, menjanjikan, alias memberikan hadiah apa pun kepada pejabat Kementerian Pendidikan. Pernyataan ini seolah menjadi tameng untuk menangkis tuduhan bahwa mengambil produk Google dalam sistem pendidikan nasional adalah hasil dari kesepakatan di bawah meja. Bagi Google, upaya meningkatkan lanskap pendidikan di Indonesia adalah visi jangka panjang nan terpisah dari portofolio investasi upaya mereka di sektor transportasi daring.
Jejak Aliran Dana dan Kronologi Investasi
Untuk memahami duduk perkaranya, kita perlu membedah info nan dipaparkan dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum menyoroti manuver Nadiem Makarim nan mendirikan perusahaan modal asing berjulukan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB). Entitas inilah nan kemudian menjadi wadah bagi pengembangan upaya transportasi daring Gojek, di mana Nadiem diketahui mempunyai saham kebanyakan sebesar 99 persen sebelum menjabat sebagai Mendikbudristek.
Dalam dakwaan jaksa, terungkap bahwa kerjasama antara Nadiem dan Google bukan sekadar wacana. Nadiem menggandeng Google untuk mengintegrasikan jasa vital seperti Google Maps, Google Cloud, dan Google Workspace ke dalam ekosistem upaya Gojek. Kerja sama strategis ini kemudian bermuara pada suntikan modal nan fantastis. Jaksa merinci bahwa pada tahun 2017, Google menyetor modal sebesar US$99.998.555 ke PT AKAB. Angka ini tentu bukan jumlah nan sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan rencana Investasi India nan pernah digembar-gemborkan Google sebelumnya.
Aliran biaya tidak berakhir di situ. Pada tahun 2019, Google kembali menyuntikkan modal segar sebesar US$349.999.459 ke PT AKAB. Kemudian, pada Maret 2020, giliran Google Asia Pasifik Pte Ltd nan tercatat melakukan penyetoran modal sebesar US$59.997.267. Jaksa menilai rentetan investasi ini mempunyai hubungan dengan posisi Nadiem, meskipun Google bersikeras bahwa keputusan tersebut murni bisnis. Pihak jaksa juga menyoroti langkah Nadiem nan mundur dari jejeran dewan PT Gojek Indonesia dan PT AKAB demi menghindari gambaran conflict of interest, namun menunjuk rekan-rekannya sebagai dewan dan penerima manfaat, nan menurut jaksa, tetap bermuara pada kepentingan Nadiem.
Polemik Chromebook dan Standar Global
Fokus persidangan tidak hanya berkutat pada aliran uang, tetapi juga pada produk nan diadopsi oleh negara, ialah laptop Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM). Google memihak diri dengan info global. Mereka menyatakan bahwa Chromebook adalah perangkat nomor satu di bumi untuk pendidikan jenjang K-12 (TK hingga SMA). Klaim ini didukung oleh kebenaran bahwa lebih dari 50 juta siswa dan pendidik di seluruh bumi menggunakan perangkat berbasis Chrome OS ini.
Argumentasi Google cukup logis: penggunaan Chromebook di Indonesia bukanlah sebuah anomali alias pesanan khusus, melainkan bagian dari tren global. Perwakilan Google menjelaskan bahwa konsentrasi mereka di Indonesia adalah mewujudkan pembelajaran digital jangka panjang. Mereka menyebut bahwa jutaan pendidik dan siswa dari Sabang sampai Merauke, mencakup lebih dari 80.000 sekolah, telah sukses memanfaatkan perangkat ini. Bahkan, Google menekankan efektivitas Chromebook di wilayah-wilayah terluar Indonesia nan minim infrastruktur.
Salah satu poin teknis nan diangkat Google untuk mematahkan keraguan adalah keahlian Chromebook untuk beraksi secara offline. Meski dikenal sebagai perangkat nan sangat berjuntai pada komputasi awan (cloud), Google memastikan siswa tetap bisa membikin arsip dan mengelola file tanpa hubungan internet. Hal ini krusial mengingat kondisi konektivitas di Indonesia nan belum merata. Perangkat ini juga diklaim telah memenuhi persyaratan teknis Kementerian serta pedoman pengadaan lokal (DAK Fisik), nan mensyaratkan solusi digital holistik, termasuk verifikasi kelistrikan dan prasarana penunjang.
Mekanisme Pengadaan dan Keamanan Data
Poin krusial lainnya nan perlu Anda pahami adalah model upaya perangkat keras Google. Dalam keterangannya, Google menegaskan bahwa mereka tidak menjual laptop Chromebook secara langsung kepada pemerintah. Produk bentuk tersebut disediakan oleh produsen peralatan original alias OEM (Original Equipment Manufacturer). Artinya, duit pengadaan laptop tidak masuk langsung ke kantong Google sebagai penjual perangkat, melainkan ke beragam vendor laptop nan memproduksi unit Chromebook.
Lantas, apa nan dijual Google? Mereka menyediakan lisensi Chrome Education Upgrade (CEU), nan sebelumnya dikenal sebagai Chrome Device Management. Ini adalah sistem “otak” nan memungkinkan sekolah alias kementerian mengelola ribuan perangkat dari satu dasbor terpadu. Fitur ini sangat vital untuk Keamanan Digital siswa, lantaran memungkinkan pemblokiran konten negatif dan penguncian perangkat jika lenyap alias dicuri.
Google menyebut CEU sebagai standar keamanan prasarana nan digunakan di seluruh bumi untuk melindungi aset publik. Dengan sistem ini, investasi pemerintah diklaim lebih kondusif lantaran perangkat tidak bisa disalahgunakan alias dijual kembali dengan mudah berkah sistem penguncian terpusat. Klarifikasi ini seolah mau menegaskan bahwa peran Google adalah sebagai penyedia platform ekosistem, bukan vendor pengadaan peralatan nan mengambil untung langsung dari penjualan bentuk laptop secara tidak wajar.
Kasus ini tetap terus bergulir di meja hijau, dan publik tentu menanti pembuktian dari kedua belah pihak. Apakah investasi besar Google di masa lampau murni intuisi upaya memandang potensi Gojek, ataukah ada benang merah dengan kebijakan pendidikan di kemudian hari? nan jelas, sanggahan Google ini memberikan perspektif baru bahwa dalam bumi teknologi global, investasi lintas sektor adalah perihal lumrah nan tidak selalu kudu dikaitkan dengan persekongkolan politik, selain bukti di pengadilan berbicara lain.
