3 hari yang lalu
Bayangkan hidup di era digital tanpa akses internet. Tidak ada e-commerce untuk berbelanja, tidak ada platform pembelajaran online untuk anak-anak, tidak ada akses info kesehatan terkini. Ini bukan skenario fiksi, melainkan realitas nan dialami oleh 2.333 desa di Indonesia nan tetap terputus dari bumi maya.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid dalam peringatan Hari Bhakti Postel ke-78 di Bandung. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari jutaan penduduk Indonesia nan tertinggal dalam percepatan transformasi digital. Kondisi ini menjadi ironi di tengah gencarnya pemerintah mendorong ekonomi digital sebagai penggerak utama pertumbuhan.
Lebih dalam lagi, masalah ini tidak hanya tentang ketiadaan hubungan internet semata. Dari total desa nan belum terhubung tersebut, sebanyak 2.017 desa apalagi belum mendapatkan jasa 4G. Bahkan, 316 desa di antaranya merupakan ladang non-pemukiman nan menambah kompleksitas penyelesaian masalah ini. Lantas, gimana strategi pemerintah dan kerjasama beragam pihak mengatasi tantangan besar ini?
Kolaborasi Multipihak Kunci Penyelesaian
Meutya Hafid menegaskan bahwa penyelesaian masalah konektivitas di 2.333 desa memerlukan kerjasama dari banyak pihak. “Angka ini semua kami yakini adalah nomor nan sasaran nan masuk logika jika kita semua berasosiasi tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Postel nan mengingatkan pada perjuangan Angkatan Muda Perusahaan Telepon dan Telegraf (AMPTT) pada 27 September 1945.
Spirit kerjasama nan sama, menurut Meutya, perlu dihidupkan kembali di era modern ini. “Kita bakal sorong terus berbareng dengan komitmen bahwa hari ini perjuangan belum selesai dengan semangat meneruskan segala perjuangan nan telah dilakukan angkatan muda dari Postel di tahun 1945,” tambahnya. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan telah diwujudkan dalam deklarasi berbareng nan ditandatangani oleh beragam pelaku industri ICT dan digital.
Deklarasi tersebut melibatkan PT. Telkom Indonesia Tbk., PT. Telkomsel, PT. Indosat Tbk., PT. XL Smart Tbk., Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, serta beragam asosiasi seperti Aspimtel, Mastel, APJII, APJATEL, ASKALSI, ATSI, ASIOTI, INDOTELKO, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, hingga Pandi. Kolaborasi ekstensif ini menunjukkan kesungguhan dalam mempercepat digitalisasi untuk mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Fixed Broadband dan Strategi Infrastruktur Berdaulat
Selain konsentrasi pada konektivitas mobile, pemerintah juga meletakkan perhatian besar pada penetrasi fixed broadband rumah tangga. Saat ini, nomor konektivitas fixed broadband tetap berada di level 27,4 persen – nomor nan cukup rendah untuk mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Peningkatan di sektor ini menjadi crucial mengingat fixed broadband memberikan konektivitas nan lebih stabil dan berkecepatan tinggi.
Strategi pembangunan prasarana telekomunikasi nan berdaulat juga menjadi konsentrasi utama. Dalam konteks geopolitik nan dinamis, dimana beberapa bentrok internasional menargetkan prasarana telekomunikasi, ketahanan dan kedaulatan prasarana menjadi perihal nan tidak bisa ditawar. Infrastruktur nan kuat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional.
Penguatan prasarana ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan cloud terbaik nan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Integrasi antara prasarana bentuk dan jasa digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital nan komprehensif.
Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Target ambisius ini, menurut Meutya, hanya dapat dicapai jika semua pihak berkontribusi, khususnya di bagian digitalisasi nan menjadi motor penggerak utama. “Ini hanya dapat dicapai jika kita semua berkontribusi khususnya di bagian digitalisasi nan menjadi motor penggerak utama,” tegas Meutya.
Konektivitas internet nan merata menjadi prasyarat esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa akses internet nan memadai, mustahil bagi masyarakat di wilayah tertinggal untuk mengakses pasar digital, mengembangkan upaya melalui e-commerce, alias memanfaatkan teknologi finansial. Digital gap nan lebar antara perkotaan dan pedesaan berpotensi menghalang pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.
Solusi interim seperti penggunaan feature phone nan bisa mengakses internet bisa menjadi pengganti sementara bagi masyarakat di wilayah nan belum terjangkau jaringan broadband. Meskipun tidak ideal, setidaknya solusi ini dapat memberikan akses dasar terhadap jasa digital nan essential.
Monitoring dan Optimalisasi Jaringan
Dalam upaya memperluas cakupan jaringan, monitoring dan optimasi prasarana nan sudah terbangun menjadi perihal nan tidak kalah penting. Teknologi monitoring jaringan seperti nan digunakan oleh BPKP dengan Netmonk Prime Telkom dapat menjadi model nan diadopsi secara lebih luas. Pemantauan real-time terhadap kualitas jaringan memastikan bahwa prasarana nan sudah dibangun beraksi secara optimal.
Pendekatan teknologi juga diterapkan dalam pengembangan perangkat akses seperti modem nan dikembangkan melalui kerjasama antara operator telekomunikasi dan vendor teknologi. Inovasi dalam perangkat akses internet, termasuk modem nan dikembangkan Telkomsel dan Huawei, menunjukkan komitmen industri dalam menyediakan solusi nan tepat guna dan terjangkau bagi masyarakat.
Dengan sasaran konektivitas mencapai 80 persen, perjuangan membangun konektivitas digital di Indonesia memang belum selesai. Namun, dengan kerjasama multipihak, strategi prasarana nan berdaulat, dan komitmen politik nan kuat, sasaran tersebut bukanlah perihal nan mustahil untuk dicapai. Perjuangan nan dimulai dari generasi Postel tahun 1945 sekarang diteruskan dengan semangat nan sama – menghubungkan seluruh nusantara, dari Sabang sampai Merauke.
