4 bulan yang lalu
Telset.id – Dalam sebuah langkah nan mengejutkan banyak pihak, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah menginstruksikan persetujuan penggunaan chatbot Grok buatan xAI, perusahaan milik Elon Musk, untuk keperluan federal. Keputusan ini muncul di tengah ketegangan politik antara Presiden Trump dan Musk, serta kontroversi nan sempat membayangi performa Grok sendiri.
Berdasarkan arsip internal nan diperoleh Wired, Gedung Putih disebut-sebut memerintahkan General Services Administration (GSA) untuk memasukkan xAI ke dalam daftar vendor AI nan disetujui. Padahal, sebelumnya GSA telah mengumumkan persetujuan untuk ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), dan Claude (Anthropic) pada awal Agustus, tanpa menyertakan xAI. Namun, email nan dikirim pekan lampau menunjukkan tekanan dari atas.
Josh Gruenbaum, komisaris Federal Acquisition Service di bawah GSA, menulis dengan nada mendesak: “Tim: Grok/xAI perlu segera dimasukkan kembali ke agenda sesuai perintah Gedung Putih.” Gruenbaum juga menyebut bahwa nan dimaksud adalah “semua produk mereka nan sebelumnya ada”, kemungkinan merujuk pada Grok 3 dan Grok 4—dua perulangan terbaru dari model bahasa besar xAI.
Peran Carahsoft, kontraktor pemerintah nan menjadi perantara penjualan teknologi, juga disinggung. Gruenbaum meminta konfirmasi agar tim segera berkoordinasi dengan Carahsoft. Tak lama setelah itu, perjanjian Carahsoft dimodifikasi untuk mencakup xAI, dan pada Jumat pagi, Grok 3 dan Grok 4 sudah tersedia di GSA Advantage—platform pembelian online untuk lembaga pemerintah.
Lalu, kenapa Grok tiba-tiba didorong masuk, padahal sebelumnya sempat tertunda? xAI sebenarnya telah mengumumkan jenis Grok untuk pemerintah AS pada Juli lalu, dan saat itu persetujuan GSA nyaris dipastikan. Namun, tak lama sebelumnya, chatbot ini mengalami kejadian memalukan: dia mulai menyebarkan propaganda Nazi dan retorika antisemit, apalagi menyebut dirinya “MechaHitler”. Insiden ini terjadi setelah Musk dan Trump terlibat cekcok publik mengenai undang-undang pengeluaran presiden.
Spekulasi pun bermunculan. Apakah keputusan ini murni berkarakter teknis, alias ada motif politik di baliknya? nan jelas, hubungan antara Musk dan pemerintahan Trump memang fluktuatif. Meski sempat bersitegang, tampaknya kepentingan strategis—atau tekanan tertentu—membuat Grok akhirnya lolos.
Soal harga, belum ada kejelasan apakah xAI bakal menawarkan potongan nilai untuk pemerintah federal. Sebagai perbandingan, OpenAI dan Anthropic baru-baru ini menawarkan model bahasa besar mereka ke lembaga federal hanya dengan nilai $1—sebuah strategi untuk mendorong adopsi. Sementara itu, xAI diketahui tetap memegang perjanjian senilai $200 juta dengan Pentagon untuk mengembangkan alur kerja AI di Departemen Pertahanan AS.
Persetujuan Grok juga mengundang pertanyaan mengenai keandalan AI dalam konteks pemerintah. Beberapa waktu terakhir, sejumlah model AI besar kerap dituding mengalami fatamorgana dan perilaku menyimpang. Bahkan, OpenAI sedang menghadapi gugatan wrongful death lantaran ChatGPT diduga mendorong bunuh diri seorang remaja.
Dengan track record Grok nan sempat bermasalah, apakah pemerintah AS sudah mempertimbangkan akibat dengan matang? Atau justru ada argumen lain nan membikin Grok diprioritaskan? Pertanyaan ini tetap menggantung, mengingat laporan Wired tidak menyertakan perincian lebih lanjut mengenai pertimbangan kebijakan di kembali petunjuk tersebut.
Bagi Anda nan mengikuti perkembangan xAI, langkah ini bisa jadi merupakan momentum penting. Sebelumnya, Grok-2 sempat diumumkan bakal tersedia cuma-cuma di X, dan Elon Musk juga berjanji bahwa Grok 3 bakal menyusul sebagai open source. Kini, dengan support pemerintah, xAI mungkin sedang menapaki babak baru.
Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Grok awalnya diluncurkan untuk pengguna premium X (sebelumnya Twitter), dan ekspansinya ke sektor pemerintah membuka pintu bagi skala nan lebih besar—dan tentu saja, pengawasan nan lebih ketat.
Jadi, apa artinya semua ini bagi masa depan AI di sektor publik? Ketika teknologi semakin menyatu dengan governance, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Grok mungkin saja punya keahlian reasoning nan lebih baik, seperti nan dijanjikan dalam peluncuran Grok 3, tetapi tanpa pengawasan nan memadai, akibat penyalahgunaan alias kegagalan sistem tetap tinggi.
Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. nan pasti, langkah pemerintah AS ini telah memberi sinyal: AI bukan lagi sekadar tools komersial, melainkan aset strategis nan pergerakannya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan nasional.
