4 bulan yang lalu
Telset.id – Bayangkan platform media sosial nan semestinya menjadi ruang berekspresi justru berubah menjadi panggung provokasi massal. Demo ricuh di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 menjadi bukti nyata sungguh konten di media sosial bisa memicu chaos dalam skala besar. Lalu, Pemerintah Indonesia langsung meminta tanggung jawab platform media sosial atas beragam kejadian ini.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo baru-baru ini buka bunyi mengenai kejadian tersebut. Menurutnya, platform seperti TikTok semestinya sudah mempunyai sistem nan bisa mendeteksi dan menurunkan (takedown) konten rawan secara otomatis. “Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini enggak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down,” tegas Angga di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Pernyataan ini bukan sekadar wacana. Dalam era di mana kepintaran buatan (AI) sudah sedemikian canggih, semestinya platform media sosial bisa membedakan mana konten nan bening dan mana nan berpotensi memecah belah. Sayangnya, nan terjadi justru sebaliknya. Konten live TikTok nan memprovokasi massa hingga demo berujung ricuh menjadi contoh nyata kegagalan sistem moderasi konten.
Bukan Membungkam, Tapi Melindungi
Angga Raka menegaskan bahwa penurunan konten provokatif bukanlah upaya membungkam kebebasan berekspresi. Justru, ini adalah corak perlindungan terhadap masyarakat dan kerakyatan itu sendiri. “Di-take down dalam perihal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam alias menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi di dalam koridor nan baik, bukan perihal nan untuk anarkis,” jelasnya.
Fenomena ini, menurut Angga, tidak hanya merusak sendi-sendi kerakyatan tetapi juga membikin aspirasi masyarakat menjadi bias. Sebuah narasi tiruan nan terus diproduksi bisa menciptakan persepsi nan salah di masyarakat. “Dan akhirnya korbannya minta maaf masyarakat sendiri. Ini nan negara hadir, dan kita juga minta masyarakat dan teman-teman juga bantu untuk menjelaskan ke publik,” tambahnya.
Platform media sosial nan beraksi di Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap konten nan beredar. Jika mau tetap beroperasi, patuhi patokan nan berlaku. “Kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga mempunyai sistem untuk menindak ini. Kita enggak mau kerakyatan kita dicederai dengan hal-hal nan palsu,” tegas Angga.
Peran AI dalam Moderasi Konten
Dalam bumi nan semakin digital, peran AI dalam moderasi konten menjadi krusial. Platform media sosial semestinya bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mendeteksi konten DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) secara real-time. Namun, kenyataannya tetap banyak konten provokatif nan lolos dan viral.
Sebagai contoh, dalam demo DPR nan ricuh, konten live TikTok menyebarkan info tiruan tentang adanya pembakaran di letak nan sebenarnya tidak terjadi. “Dibilangnya (dalam live TikTok) tadi misalnya ada bakar di sini, rupanya realnya tidak ada. Itu kadang-kadang mungkin aktivitas nan di tahun kapan dibikin terus dinarasikan (seolah-olah baru terjadi),” ungkap Angga.
Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya sistem moderasi nan canggih dan responsif. Platform tidak bisa lagi berlepas tangan dan hanya mengandalkan laporan dari pengguna. Mereka kudu proaktif dalam menjaga ekosistem digital nan sehat. Seperti nan pernah terjadi dengan Grok AI nan tersandung kontroversi, teknologi AI memang powerful tapi juga rentan disalahgunakan.
Kolaborasi Semua Pihak
Menangani konten DFK bukan hanya tanggung jawab platform media sosial, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah. Angga Raka membujuk semua pihak untuk bersama-sama menjelaskan kepada publik tentang ancaman konten provokatif.
Di sisi lain, media mainstream juga mempunyai peran krusial dalam melawan disinformasi. Seperti nan diungkap dalam tulisan Buzzer vs Media Mainstream, perang narasi antara buzzer dan media ahli seringkali memengaruhi opini publik. Media mainstream diharapkan bisa menjadi penyeimbang nan memberikan info jeli dan berimbang.
Tragedi seperti meninggalnya Akbar Alamsyah juga menjadi pengingat bahwa bumi digital penuh dengan dinamika dan risiko. Oleh lantaran itu, literasi digital menjadi kunci untuk membentengi masyarakat dari konten-konten berbahaya.
Demokrasi kita terlalu berbobot untuk dicederai oleh konten tiruan dan provokatif. Sudah saatnya platform media sosial mengambil tanggung jawab penuh dan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan ruang digital nan kondusif dan sehat. Bagaimana pendapat Anda?
