2 bulan yang lalu
Telset.id – Bayangkan jika anak remaja Anda tiba-tiba tidak bisa lagi mengakses TikTok, Instagram, alias platform media sosial favorit mereka. Itulah nan sedang dipersiapkan Denmark, negara nan berencana memberlakukan salah satu larangan media sosial paling ambisius di bumi untuk anak di bawah 15 tahun. Langkah ini bukan hanya mengundang pro-kontra, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah boleh ikut kombinasi dalam pengasuhan digital anak?
Denmark sedang membikin gebrakan nan bisa mengubah lanskap digital global. Pemerintahnya mengumumkan bahwa para politisi dari sayap kanan, kiri, dan tengah telah mencapai kesepakatan untuk melarang akses media sosial bagi siapa pun di bawah usia 15 tahun. Jika disahkan, ini bakal menjadi salah upaya paling berani secara dunia untuk menjauhkan anak-anak dari platform media sosial. Momentum ini terus menguat dalam beberapa tahun terakhir seiring kekhawatiran nan berkembang bahwa media sosial membahayakan pengguna mudanya.
Kementerian Digitalisasi Denmark bakal menetapkan pemisah usia minimum 15 tahun untuk platform media sosial tertentu, meski belum merinci platform mana saja nan bakal terkena dampaknya. nan lebih menarik, pemerintah juga belum membagikan perincian tentang gimana patokan ini bakal ditegakkan. Dalam pernyataannya, Kementerian Digitalisasi menyebutkan: “Anak-anak dan remaja mengalami gangguan tidur, kehilangan ketenangan dan konsentrasi, serta merasakan tekanan nan semakin besar dari hubungan digital di mana orang dewasa tidak selalu hadir.”
Menteri Digitalisasi Caroline Stage dengan tegas menyatakan bahwa otoritas Denmark “akhirnya menarik garis di pasir dan menetapkan arah nan jelas.” Pernyataan ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Denmark dalam menangani akibat negatif media sosial terhadap generasi muda. Namun, tanpa sistem penegakan nan jelas, banyak nan mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam praktiknya.
Australia Memimpin, Negara Lain Menyusul
Denmark bukanlah pionir dalam kebijakan semacam ini. Australia telah lebih dulu mengambil langkah serupa dengan rencana pemberlakuan larangan media sosial nasional pertama di bumi untuk anak di bawah 16 tahun nan bakal mulai bertindak pada Desember mendatang. Kebijakan Australia mengharuskan platform nan mau beraksi di negara tersebut untuk menggunakan teknologi verifikasi usia dan menghadapi denda jika kandas menegakkan pemisah usia nasional.
Namun, kebijakan Australia mempunyai pengecualian mengejutkan. YouTube dikecualikan dari larangan media sosial di Australia, keputusan nan menuai kritik dari beragam pihak mengingat platform tersebut juga mempunyai konten nan berpotensi membahayakan anak-anak.
Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian juga bergerak dengan pendekatan berbeda. Utah memberlakukan undang-undang pada 2023 nan mewajibkan persetujuan orang tua sebelum remaja dapat membikin akun media sosial. Florida menyetujui larangan media sosial untuk anak-anak, meski saat ini tetap tertahan di pengadilan. Texas nyaris saja memberlakukan larangan serupa, meski akhirnya tidak disahkan.
Tantangan Verifikasi Usia dan Privasi Data
Masalah terbesar dalam kebijakan larangan media sosial untuk anak adalah gimana memverifikasi usia pengguna tanpa mengorbankan privasi mereka. Beberapa metode verifikasi usia, khususnya pengenalan wajah dan menunjukkan identitas, telah menghadapi skeptisisme berat saat diterapkan di beragam bagian dunia.
Di Inggris dan Italia, siapa pun nan mau menonton konten pornografi online sekarang kudu mengunggah selfie alias memberikan identitas untuk memverifikasi bahwa mereka berada di atas pemisah usia. Jika metode nan sama diterapkan untuk memverifikasi usia remaja, pertanyaan tentang keamanan info dan privasi nan melibatkan info anak di bawah umur pasti bakal muncul.
Bagaimana Denmark bakal mengatasi tantangan ini tetap menjadi misteri. Apakah mereka bakal mengangkat sistem verifikasi usia nan sudah ada, alias mengembangkan metode baru nan lebih kondusif untuk melindungi info anak-anak? Ini adalah pertanyaan krusial nan tetap menunggu jawaban.
Pertarungan antara Perlindungan Anak dan Kebebasan Orang Tua
Langkah Denmark ini tidak diragukan lagi bakal memicu lebih banyak percakapan tentang potensi ancaman media sosial pada remaja, serta apakah akses media sosial bakal dipandang sebagai keputusan pengasuhan pribadi nan semestinya bebas dari intervensi pemerintah.
Di satu sisi, ada argumen kuat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari ancaman nan terbukti secara ilmiah. Studi demi studi telah menunjukkan hubungan antara penggunaan media sosial nan berlebihan dengan masalah kesehatan mental, gangguan tidur, dan penurunan performa akademik pada remaja.
Di sisi lain, banyak orang tua nan merasa bahwa keputusan tentang kapan anak mereka siap menggunakan media sosial semestinya berada di tangan mereka, bukan pemerintah. Mereka berdasar bahwa setiap anak matang pada tingkat nan berbeda, dan larangan satu ukuran untuk semua mungkin tidak setara bagi anak-anak nan lebih bertanggung jawab.
Pertanyaannya sekarang: apakah Denmark bakal sukses menerapkan kebijakan radikal ini, alias bakal menghadapi tantangan norma dan sosial nan sama dengan nan dialami Florida? nan pasti, bumi bakal memperhatikan dengan jeli gimana penelitian sosial besar-besaran ini berjalan.
Larangan media sosial Denmark untuk anak di bawah 15 tahun bukan sekadar kebijakan isolasi. Ini adalah bagian dari tren dunia nan semakin kuat untuk meregulasi ruang digital, terutama ketika menyangkut perlindungan anak-anak. Seiring dengan upaya Kemkomdigi memblokir iklan rokok di media sosial, langkah-langkah ini menunjukkan kesadaran nan berkembang tentang tanggung jawab platform digital terhadap pengguna mudanya.
Namun, seperti nan ditunjukkan oleh pencabutan larangan platform media sosial di Sri Lanka, kebijakan semacam ini tidak selalu melangkah mulus. Keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan, antara keamanan dan privasi, tetap menjadi tantangan terbesar nan kudu dihadapi oleh para kreator kebijakan di era digital.
Sebagai orang tua alias pendidik, kita mungkin bertanya-tanya: apakah larangan absolut adalah solusi terbaik? Atau seperti nan dibahas dalam panduan memantau aktivitas media sosial anak dengan AI, pendekatan nan lebih bernuansa dengan melibatkan pendidikan digital dan pengawasan nan tepat mungkin lebih efektif dalam jangka panjang?
Yang jelas, perdebatan tentang media sosial dan anak-anak baru saja mulai. Denmark mungkin menjadi nan pertama menerapkan larangan seketat ini, tetapi nyaris pasti bukan nan terakhir. Masa depan hubungan antara anak-anak, teknologi, dan izin pemerintah sedang ditulis ulang di depan mata kita.
