4 bulan yang lalu
Telset.id – Microsoft mengumumkan penyelidikan mendesak mengenai laporan bahwa jasa cloud Azure digunakan oleh Israel untuk operasi pengawasan massal di Gaza dan Tepi Barat. Langkah ini diambil setelah The Guardian mengungkap akses Unit 8200—satuan intelijen Israel—ke server Azure dalam kesepakatan unik dengan CEO Microsoft Satya Nadella.
Menurut laporan tersebut, Unit 8200 membangun sistem pengumpulan info nan menyimpan rekaman jutaan panggilan telepon penduduk Palestina setiap hari. Microsoft menegaskan, jika klaim ini valid, aktivitas tersebut melanggar ketentuan jasa Azure. “Laporan The Guardian memuat tuduhan spesifik nan memerlukan tinjauan menyeluruh,” kata pernyataan resmi Microsoft, Jumat (16/8/2025).
Penyelidikan bakal dipimpin oleh firma norma Covington & Burling. Ini bukan kali pertama Microsoft menghadapi kontroversi mengenai keterlibatan teknologinya dalam bentrok Israel-Palestina. Pada Mei lalu, perusahaan menyatakan tidak menemukan bukti penggunaan Azure alias AI untuk “menargetkan penduduk Gaza”, meski tenaga kerja sendiri memprotes kerjasama tersebut.
Teknologi Cloud dan Kontroversi Kemanusiaan
Laporan PBB Juli 2025 menyoroti peran besar Microsoft, Google (Alphabet), dan Amazon dalam menyediakan akses cloud dan AI bagi pemerintah Israel. Teknologi ini diduga meningkatkan kapabilitas kajian data, pengambilan keputusan militer, serta pengawasan real-time.
Microsoft menegaskan komitmennya terhadap prinsip etik AI, termasuk larangan penggunaan untuk “pengawasan massal tanpa dasar hukum”. Namun, kritikus menilai klausul ini susah diawasi, terutama dalam proyek custom seperti Azure untuk Unit 8200.
Keresahan internal juga terus mengemuka. Pada seremoni 50 tahun Microsoft, seorang tenaga kerja meneriakkan “Pemimpin AI kalian adalah pencari untung perang!”—insiden nan mengulangi protes serupa di perusahaan teknologi lain.
Hasil penyelidikan diharapkan selesai dalam beberapa bulan. Analis memprediksi temuan ini bakal memengaruhi kebijakan cloud global, terutama untuk proyek pemerintah dengan akibat pelanggaran HAM.
