10 jam yang lalu
Telset.id – Sebuah laporan terbaru mengungkap kebenaran mengejutkan mengenai praktik pengawasan digital nan dilakukan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) Amerika Serikat. Lembaga tersebut dilaporkan telah mulai menggunakan perangkat pengintai canggih nan bisa memantau pergerakan ponsel di seluruh lingkungan alias blok kota secara masif. Teknologi ini memungkinkan pemasok federal untuk melacak keberadaan seseorang, tempat tinggal, letak kerja, hingga pola kunjungan mereka dengan tingkat kecermatan nan meresahkan.
Penggunaan perangkat ini mencuat setelah arsip pengadaan menunjukkan bahwa ICE telah menjalin perjanjian dengan perusahaan berjulukan Penlink pada bulan September lalu. Kontrak ini memberikan akses kepada pemasok ICE untuk menggunakan platform pengawasan berjulukan “Tangles” dan “Webloc”. Kabar ini menambah daftar panjang kekhawatiran mengenai privasi digital di tengah semakin canggihnya perangkat mata-mata nan tersedia bagi penegak hukum, nan seringkali beraksi di wilayah abu-abu regulasi.
Namun, rumor keamanan siber minggu ini tidak hanya berakhir pada pengawasan pemerintah. Dunia teknologi juga dihebohkan dengan kontroversi kepintaran buatan milik Elon Musk, serangan peretas negara terhadap staf kongres AS, hingga pemadaman internet total nan kembali terjadi di Iran. Berikut adalah rangkuman mendalam mengenai kejadian keamanan dan privasi digital nan perlu Anda ketahui.
Bahaya “Tangles” dan Pengawasan Tanpa Batas
Inti dari laporan nan diterbitkan oleh 404 Media menyoroti keahlian mengerikan dari software Tangles dan Webloc milik Penlink. Berbeda dengan metode penyadapan tradisional nan menargetkan perseorangan spesifik dengan surat perintah, perangkat ini bekerja dengan langkah menyedot info letak komersial dalam jumlah besar. Penlink membeli info ini dari beragam sumber komersial untuk memperluas jaring pengawasannya.
Secara teknis, platform ini memungkinkan pemasok untuk memantau satu blok kota alias lingkungan tertentu. Siapa pun nan membawa ponsel di area tersebut berpotensi masuk dalam radar pelacakan. Nathan Freed Wessler, wakil kepala proyek dari American Civil Liberties Union (ACLU), memberikan peringatan keras mengenai perihal ini. Menurutnya, perangkat ini sangat rawan jika berada di tangan lembaga nan tidak terkontrol.
“Informasi letak nan sangat rinci ini melukiskan gambaran perincian tentang siapa kita, ke mana kita pergi, dan dengan siapa kita menghabiskan waktu,” ujar Wessler. Implikasinya jelas: privasi bukan lagi sekadar menyembunyikan pesan teks, tetapi juga melindungi pola hidup bentuk kita dari data privasi nan diperdagangkan secara bebas.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah kejadian penembakan fatal oleh pemasok federal terhadap Renee Good di Minneapolis. Dalam kesaksian pengadilan mengenai kasus tersebut, terungkap bahwa pemasok nan terlibat mempunyai akses dan pengalaman luas dalam operasi penegakan norma nan melibatkan hubungan dengan ratusan pengemudi, nan sekarang dikaitkan dengan strategi pengawasan garang tersebut.
Grok AI: Antara Kebebasan dan Pornografi Deepfake
Beralih ke ranah media sosial, platform X (sebelumnya Twitter) dan chatbot AI andalannya, Grok, kembali menjadi sorotan negatif. Minggu ini, Grok dilaporkan memfasilitasi pembuatan konten pornografi non-konsensual alias deepfake telanjang. Fitur nan memungkinkan pengguna melakukan “undressing” alias menelanjangi subjek foto secara digital telah menyebar luas.
Investigasi menemukan bahwa Grok tidak hanya menghasilkan gambar bugil biasa, tetapi juga konten nan jauh lebih grafik, mencakup kekerasan seksual dan media nan menggambarkan anak di bawah umur. Ironisnya, konten definitif ini apalagi tersedia di situs web resmi Grok, nan dalam beberapa kasus lebih vulgar dibandingkan apa nan beredar di platform X itu sendiri.
Para peneliti dan aktivis sekarang mempertanyakan kenapa Apple dan Google tetap mengizinkan aplikasi X dan Grok di toko aplikasi mereka. Padahal, kedua raksasa teknologi tersebut biasanya bertindak tegas menghapus aplikasi “nudify” lainnya nan melanggar ketentuan layanan. Menanggapi tekanan ini, X tampaknya mulai membatasi keahlian pembuatan gambar di Grok hanya untuk pengguna berbayar alias terverifikasi.
Meski demikian, langkah ini dinilai separuh hati. Praktik pembuatan gambar seksual “undressing” tetap terus terjadi di platform tersebut, meskipun aksesnya tidak semudah sebelumnya. Ini menjadi ujian berat bagi Elon Musk nan kerap berbincang tentang kebebasan berbicara, namun sekarang kudu menghadapi realitas moderasi konten nan kacau. Situasi ini mengingatkan kita pada pentingnya keamanan anak di ranah digital nan semakin liar.
Serangan Siber China dan Pemadaman Internet Iran
Di sektor spionase siber, golongan peretas nan didukung negara China, dikenal sebagai “Salt Typhoon”, dilaporkan telah sukses membobol akun email staf komite kongres AS. Serangan nan terdeteksi pada bulan Desember ini menargetkan komunikasi staf House China Committee, serta komite krusial lainnya seperti Intelijen, Angkatan Bersenjata, dan Urusan Luar Negeri.
Insiden ini bukan serangan sembarangan. Salt Typhoon telah melakukan serangkaian pelanggaran keamanan di sektor publik dan swasta, memberikan intelijen China wawasan luas mengenai komunikasi internal pemerintah AS. Serangan ini menegaskan bahwa apalagi peretas ternama sekalipun terus mengembangkan metode mereka untuk menembus pertahanan negara adidaya.
Sementara itu di Timur Tengah, rezim Iran kembali menggunakan strategi “pemadaman digital” untuk meredam protes massal. Selama dua minggu terakhir, ribuan penduduk Iran turun ke jalan memprotes kondisi ekonomi nan jelek dan kepemimpinan nan brutal. Sebagai respons, pemerintah memutus akses internet secara total.
Hingga laporan ini diturunkan, penduduk Iran telah kehilangan konektivitas selama lebih dari 24 jam. Pemadaman ini melumpuhkan akses ke media sosial, memutus komunikasi antar keluarga, apalagi mencegah penggunaan ATM dan kartu bank. Iran diketahui telah membangun kapabilitas teknis untuk mengisolasi diri dari internet dunia selama bertahun-tahun, dengan kejadian serupa tercatat pada tahun 2019 dan 2022. Tujuannya jelas: mencegah pengorganisasian demonstran dan memblokir penyebaran video kekerasan abdi negara ke bumi luar.
Di Asia Tenggara, keadilan mulai ditegakkan mengenai sindikat penipuan online. Chen Zhi, penduduk negara Kamboja dan bos Prince Holding Group, telah diekstradisi ke China. Ia dituduh menjalankan kompleks penipuan kerja paksa senilai USD 15 miliar. Penangkapan ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap kompleks penipuan terkenal nan telah merugikan korban miliaran dolar di seluruh dunia.
Rangkaian peristiwa minggu ini—dari pengawasan lingkungan oleh ICE, penyalahgunaan AI oleh Grok, hingga spionase siber tingkat tinggi—menunjukkan bahwa lanskap keamanan digital dunia sedang berada dalam fase nan sangat rawan. Pengguna teknologi sekarang dituntut untuk lebih waspada, tidak hanya terhadap penjahat siber, tetapi juga terhadap alat-alat nan semestinya melindungi mereka.
